Puan Maharani: Jangan Diam Ketika Pak Habibie Dihina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Puan Maharani berpendapat penanganan Pemerintah terkait masalah tulisan yang ramai dibicarakan di tanah air, secara jelas akan menjadi salah satu tolok ukur apakah posisi Indonesia di dunia benar-benar strategis dan memiliki dampak nyata dalam hubungan internasional negara.

“Kita sebagai negara bangsa tidak bisa diam saja ketika Pak Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Ingat bahwa Pak Habibie adalah Presiden ke-3 RI, bukan "mantan presiden". Berarti beliau akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia,” tegas Puan Maharani, anggota Komisi I DPR dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Menurut Puan, penghinaan terhadap B.J. Habibie, yang dilakukan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainudin Maidin, harus dijadikan tonggak oleh pemerintah Indonesia guna membuktikan kekuatan diplomasi negara yang berdaulat. Terlebih lagi menjelang rencana kunjungan kerja Presiden ke Malaysia yang akan dilaksanakan pada akhir Desember 2012.

DPR secara resmi sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas insiden penghinaan tersebut. Namun tanpa kekuatan diplomasi yang kuat maka nota dari DPR bisa hanya dianggap sebagai secarik kertas tanpa makna. Apalagi ketika Pemerintah Indonesia belum melayangkan surat protes kepada Pemerintahan Malaysia untuk permasalahan yang sama.

“Soal prinsip politik pemerintah dan DPR boleh berbeda. Tapi untuk persoalan menjaga kehormatan bangsa atas penghinaan di kancah internasional, seperti yang dialami Pak Habibie, ya seharusnya kita berdiri bersama," kata Puan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI.

Puan menandaskan, bila kita diam saja, noda hitam dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia akan terus bertambah dan malah jadi bom waktu.

Menurut Puan, saat Presiden Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, perihal penghinaan terhadap Pak Habibie oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin, sebaiknya menjadi salah satu agenda pembahasan.

"Pemerintah Indonesia sebagai wajah negara di pentas internasional juga harus menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Malaysia, termasuk dalam berbagai isu lain seperti perlindungan atas TKI di Malaysia. Inilah momentum untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia secara nyata," tegas Puan.

Klik: