Konsensus Politik Baru Mutlak Diperlukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini lebih disebabkan tidak adanya sebuah konsensus bersama demi kepentingan nasional dan masa depan bangsa.

"Akibatnya lahir sebuah sistem politik yang tidak bisa mengambil keputusan yang mendukung tumbuhnya ekonomi Indonesia yang sehat," ujar Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari, Senin (17/12/2012) dalam Dialog Pilar Negara, di Gedung MPR RI. Hadir sebagai pembicara lain Arif Budimanta, Wakil Ketua Fraksi PDIP MPR RI dan Margarito Kamis, pakar HUkum Tata Negara.

Menurut Hajriyanto, sebuah konsensus politik baru mutlak diperlukan. Konsensus politik antarsegenap politik dan masyarakat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dan pertumbuhan itu bisa dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.

"Konsensus politik diyakini dapat dihentikan kegaduhan-kegaduhan politik yang merugikan," katanya.

Politisi Golkar itu menegaskan, tidak adanya deskripsi mengenai apa itu kepentingan  nasional secara konsensus menciptakan blok-blok politik yang gaduh dan saling menyalahkan.

"Sebuah produk dan kebijakan politik yang tidak mampu menyelesaikan persoalan konflik, diskriminasi sosial dan agama yang terjadi di masyarakat. Jika ketiadaan konsensus politik ini dilestarikan, kondisi masghul ini akan menyulitkan negara untuk tumbuh dan bersaing sehat dengan negara-negara lain," katanya.

Hajriyanto mencontohkan Italia mengenai ketiadaan konsensus politik dapat memicu kegagalan dalam recovery ekonomi. Ketika Italia dilanda krisis keuangan partai-partai politik di negara itu tidak berhasil membuat konsensus politik untuk mengatasi krisis.

Klik: