TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Andi Mallarangeng mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk menelusuri dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan Pusat Olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sebab, hasil penelusuran pihak Andi, ditemukan sejumlah kejanggalan dalamm proyek tersebut.

"Usul saya adalah teman- teman DPR membentuk pansus untuk teliti persoalan ini. Jangan-jangan ada kerusakan besar," kata juru bicara keluarga Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, dalam jumpa pers di Freedom Institute, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Menurut Rizal, salah satu temuan pihaknya, yakni pelanggaran dalam turunnya anggaran untuk proyek yang bersifat tahun jamak (multiyears) tersebut. Sebab, dana Rp 1,2 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk proyek Hambalang tetap bisa mengalir tanpa ada tanda tangan atau persetujuan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang dijabat oleh kakak Rizal, Andi Mallarangeng.

Menurut Rizal, sistem tata kelola keuangan negara seperti itu membahayakan dan berpotensi menyebabkan kerugian negara terulang dalam mengelola APBN 2012 yang mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun.

Lebih dari itu, Rizal juga mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  untuk membentuk Komisi Independen untuk mengusutnya. "Apakah ini kesalahan sendiri atau kesalahan sistematis. Tapi di sini, ada indikasi kesalahan sistematis, tapi buan kebetulan. Karena ini terkait dengan struktur pemerintahan kita, dan dinamika kekuasaan antara politik dan uang," ujar politisi Partai Golkar dan pendiri Freedom Institute itu.

Atas pelanggaran yang terjadi dalam penganggaran proyek itu, tim investigasi keluarga Mallarangeng menyimpulkan, bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan wakilnya, Anny Ratnawati, yang saat proyek menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, harus ikut bertanggung jawab atas tetap turunnya anggaran proyek Hambalang itu.
(Abdul Qodir)