Calon Presiden Harus Berani Angkat Isu Minoritas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati sudah muncul banyak nama yang mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2014, belum ada satupun yang berani menyuarakan isu minoritas karena takut divonis publik.

Padahal, masyarakat sudah melek toleransi. Demikian disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby, dalam refleksi akhir tahun Yayasan Denny JA dan LSI Community, dengan tema 'Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman,' di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (23/12/2012).

"Belum ada satupun capres yang secara terbuka berani, karena takut akan dihukum publik. Karena, publik lebih setuju pada capres yang punya tendensi pada mayoritas. Padahal, publik mayoritas menginginkan capres yang concern dengan agama," ujar Adjie.

Merujuk survei LSI pada 14-17 Desember 2012, setidaknya 87,6 persen publik berharap capres 2014 adalah figur yang memiliki komitmen melindungi keberagaman, seperti Bung Karno dan Gus Dur.

Karena, peran presiden berpengaruh membuat frekuensi kekerasan diskriminasi mengecil atau membesar.

Adjie mengakui, harapan masyarakat untuk mengangkat isu ekonomi, utamanya kesejahteraan, lebih dapat mengangkat elektabilitas seorang capres daripada isu minoritas. Namun, hasil survei menunjukkan, masyarakat Indonesia sangat setuju diskriminasi.

Adjie mencontohkan, gaya kampanye Presiden Barrack Obama yang mengangkat isu pernikahan sesama jenis.

Meski awalnya cukup kontroversial, ternyata kampanye Obama sesuai dengan anggapan publik yang setuju isu ini. Sehingga capres 2014 tak perlu khawatir mengangkat isu minoritas. (*)