Menkum HAM Harus Tolak Usulan Remisi Corby

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKS Indra meminta Menteri Hukum dan HAM tegas dan tidak ragu menolak usulan remisi bagi Corby dan bandar narkoba lainnya.

Anggota Komisi III DPR itu mendesak Menkum HAM Amir Syamsuddin agar tidak mempertimbangkan usulan remisi tersebut.

"Menkum HAM harus buktikan konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba, janganlah permisif dan jangan ada kompromi terhadap bandar narkoba," kata Indra kepada Tribunnews.com, Kamis (27/12/2012).

Indra mengingatkan, narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang daya rusaknya sungguh luar biasa. Para bandar tersebut, kata Indra, telah menyebabkan jutaan anak bangsa - generasi penerus bangsa dirusak dan dihancurkan masa depannya.

"Menurut saya, para bandar dan sindikat narkoba tidak layak mendapatkan grasi, remisi, atau fasilitas lainnya dari pemerintah," katanya.

Jangan sampai, lanjut Indra, kebijakan Kemenkum HAM beberapa waktu lalu yang menggaungkan morotarium dan pengetatan remisi kepada terpidana korupsi, teroris, dan narkoba dianggap sebaga kebijakan biasa saja.

"Seperti hangat-hangat tahi ayam dan menambah catatan inkonsistensi pemerintah. PP Nomor 99/2012 yang sudah memperketat remisi untuk bandar narkoba jangan hanya menjadi tulisan yang tidak bermakna," katanya.

Apabila, kata Indra, nanti Corby dan para bandar narkoba lainnya kembali mendapatkan remisi. Maka, Indra mengatakan dapat dikatakan bahwa memang pemerintah kita sudah "bocor" dan tidak bisa dipegang komitmennya.

Indra mengungkapkan bila hal itu terjadi maka slogan perang atas peradaran narkoba hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak bermakna. Serta akan memperpanjang daftar inkonsistensi pemerintah.

"Sebelumnya SBY berkomitmen akan memerangi narkoba dan tidak akan kompromi kepada bandar narkoba. Tapi beberapa waktu lalu justru SBY memberi grasi pada beberapa bandar dan sendikat narkoba," tukasnya.

BACA JUGA: