TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kebijakan pemerintah melalui kementerian ESDM menaikan TDL (Tarif Daftar Listrik) per 1 Januari 2013, merupakan kebijakan yang membuat beban ekonomi masyarakat makin berat.

Kenaikan TDL ini akan dilakukan bertahap hingga 15 persen pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA, dan beberapa sektor industri.

"Alasan pemerintah untuk menekan angka subsidi listrik dengan menaikan tarif dasar listrik tak dapat diterima akal sehat. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali. Seperti akan naiknya harga kebutuhan barang rumah tangga yang dikonsumsi rakyat," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews, Jumat (4/1/2013).

Kalangan industri, kata Fadli, dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat. Jika pasar tak bisa terima produk dengan harga tinggi, imbuhnya, konsekuensinya banyak PHK, sebagai langkah efisiensi.

"Efek domino lainnya akan memicu inflasi yang tinggi. Apalagi jika pemerintah tak bisa meningkatkan pendapatannya," ujarnya.

Untuk mengatasi efisiensi, harusnya dimulai dari tubuh pemerintah sendiri, dalam hal ini ESDM dan PLN. Pada 2011, Fadli menambahkan, BPK mencatat inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun dan Rp 867 miliar di tahun 2012.

Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar. Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri.

Evaluasi juga harus dilakukan terhadap kinerja kementerian ESDM. Pada 2012 tercatat buruk kinerjanya.Dari pos APBNP sebesar Rp 16,286 triliun, ESDM hanya mampu menyerap Rp 1,752 triliun. Hanya 10% saja.

Rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan rendahnya kinerja ESDM mengatur manajemen energi di Indonesia. Pemotongan subsidi menjadi langkah mujarab menutupi buruknya performance kinerja ESDM.

"Imbasnya ya kepada rakyat lagi pada akhirnya," ujarnya.

"Tingginya subsidi selama ini dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN kita.Padahal,belanja PNS dan beban pembayaran utang serta bunganya lah yang juga membuat inefisiensi anggaran," tambah Fadli Zon.