Partai Republik Klaim Punya Bukti KPUD Minta Duit

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suasana sidang pleno rekapitulasi verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 kembali memanas.

Ketua Umum Partai Republik, Marwah Daud Ibrahim menginterupsi sidang dengan mengatakan jajarannya di tingkat provinsi menemukan petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang meminta pungutan uang terhadap partainya jika ingin diloloskan dalam verifikasi partai politik (parpol).

"Kami punya rekaman di daerah ada orang (KPUD) yang minta duit, hape hape (telepon seluler) di sini banyak merekamnya. Saya ingin DKPP, Bawaslu, mau membawa KPU ke polisi, tapi kasian ini bangsa besar," ujar Marwah saat sidang pleno KPU yang diikuti Tribunnews.com.

Marwah bahkan meminta penambahan waktu untuk memberikan data-data tersebut.

"Tidak apa-apa kami tidak lolos. Tapi biar dunia tahu apa yang terjadi di sini," pinta Marwah.

Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi lantaran KPU hanya memberikan waktu lima menit.

Marwah sebetulnya tetap ingin melanjutkan membeberkan temuan bukti yang ia maksud. Sejumlah partai sempat memberikan dukungan. Namun, KPU berkata tidak.

Marwah memohon agar KPU menggunakan hati nurani mengingat saat sidang pleno ini disaksikan dunia.

"Tolong menanyakan ke hati nurani kita masing-masing, kita sedang berada di persimpangan jalan reformasi, kita gagal atau menjadi model dunia," terangnya.

BACA JUGA: