TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam forum pengajuan keberatan di rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014, Partai Republik melayangkan klaim adanya permintaan uang yang dilakukan KPU daerah sebagai garansi untuk lolos verifikasi.

Klaim ini dilontarkan Ketua Umum Partai Republik, Marwah Daud Ibrahim. Ia mengaku jajarannya di tingkat provinsi bahkan memiliki bukti rekaman lewat ponsel, atas ulah oknum KPU daerah yang meminta duit, dan mereka akan melaporkan ke DKPP, Bawaslu dan kepolisian.

Komisioner KPU bidang hukum dan pengawasan Ida Budhiati yang dimintai tanggapannya soal ini menilai, apa yang disampaikan Marwah hanya rumor dan klaim sepihak belaka jika tak disertai bukti konkret yang diadukan kepada pihaknya.

"Saya rasa itu harus didukung data. Siapa pelaku dan bagaimana melakukan. Kalau ada data konkrit terjadi daerah mana, bagaimana melakukan sampai melanggar batas kewenangan, atau prosedur dan kode etik, KPU akan serius menindaklanjuti," ujar Ida di KPU, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Menurutnya, sebelum ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan KPU akan mengambil tindakan atas apa yang dilakukan oknumnya di daerah. Tentu saja harus melewati proses klarifikasi kepada yang bersangkutan.

Sejauh ini, Ida melanjutkan, pihaknya memang belum sekali pun menerima tudingan lewat surat kaleng, tapi baru berupa pernyataan secara umum yang mempersoalkan kinerja KPU. Tapi tak sampai spesifik menunjuk daerah atau pribai tertentu yang melanggar ketentuan pemilu.

Semalam, Marwah sempat menginterupsi komisioner KPU ketika gilirannya melontarkan keberatan atas verifikasi faktual habis dan harus memberikan kepada partai lain untuk mengajukan keberatan. Namun tak langsung digubris Marah.

Sampai-sampai, Marwah buka suara terkait adanya oknum KPU daerah, yang didapati jajarannya, meminta pungutan uang terhadap Partai Republik jika ingin diloloskan dalam verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014.

"Kami punya rekaman di daerah ada orang (KPUD) yang minta duit, hape hape (telepon seluler) di sini banyak merekamnya. Saya ingin DKPP, Bawaslu, mau membawa KPU ke polisi, tapi kasihan ini bangsa besar," ujar Marwah semalam.

Marwah mengakui, partainya rela tak lolos jika benar verifikasi faktual dilakukan secara jujur dan adil. Namun, fakta di lapangan berkata lain, karena ada oknum KPU daerah bermain dengan meminta pungutan. Kejadian ini kemudian Marwah bongkar.

Marwah memohon agar KPU menggunakan hati nurani mengingat saat sidang pleno ini disaksikan dunia. "Tolong tanyakan ke hati nurani kita masing-masing, kita sedang berada di persimpangan jalan reformasi, kita gagal atau menjadi model dunia," terangnya.