TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 12 partai politik (parpol) gurem atau yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014 sepakat untuk membentuk aliansi menggugat hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014.

Kesepakatan itu diambil setelah mereka mengadakan rapat tertutup sore ini di kantor Partai Bulan Bintang (PBB), Jakarta, Selasa (8/1/2012).

"Kita sepakat mengambil langkah hukum melaporkan  ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pelanggaran kode etik. Ujungnya nanti ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ujar Didi Supriyanto
Sekjen Harian Pimpinan Kolektif Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, kepada Tribunnews.com, di kantor Partai Bulan Bintang, Jakarta, Selasa (8/1/2012).

Didi tentunya sangat berharap banyak dengan Bawaslu. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu cukup bisa dijadikan asa mengingat Bawaslu pernah memberikan rekomendasi agar KPU memverifikasi faktual partai yang tidak lolos verifikasi administrasi.

"Peluangnya besar karena bisa kita buktikan. Tinggal sekarang kemauan politik daripada Bawaslu nanti apakah mungkin sama dengan kita. Kita  melihat Bawaslu independen," kata Didi.

Dari 24 partai politik yang tidak lolos hanya 12 partai politik yang ikut dalam aliansi tersebut. Didi beralasan bahwa dari 24 partai beberapa memang tidak maksimal saat verifikasi.

Menurut Didi, aliansi partai gurem tersebut akan menghadap Bawaslu dalam pekan ini.

"Teman-teman yang aktif saja. Sekarang 12 partai saja," katanya.

Berikut adalah sembilan nama-nama partai yang sudah terdaftar sebagai peserta. Tiga parpol lainnya belum terdaftar:

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
5. Partai Nasional Republik (Nasrep).
6. Partai Buruh
7. Partai Kedaulatan
8. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB
9. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Klik: