Lukman Edy: Ada Upaya Politisasi Penetapan Tersangka Rusli Zainal
Ada upaya politisasi dibalik penetapan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap PON Riau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada upaya politisasi dibalik penetapan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap PON Riau.
Sebab, selama kepemimpinan Rusli kondisi Riau meningkat baik dalam hal pembangunan.
"Jangan lupakan jasa-jasa Rusli membangun Riau. Di saat Pak Rusli memimpin Riau, pembangunan Riau meningkat seperti yang bisa kita lihat dan saksikan hari ini," kata Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy dalam pernyatannya yang diterima Tribunnews, Kamis(21/2/2013).
Lukman Edy yang juga mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini juga mengaku prihatin dan meminta masyarakat menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Lukman sejak Riau menjadi provinsi definitif pada tahun 1958, hingga periode Orde Baru berakhir, hampir tidak ada pembangunan yang berarti di daerah itu.
Padahal, Riau adalah lumbung devisa terbesar negara ini dengan kontribusi sekitar 43 persen produksi minyak nasional.
"Zaman orde baru hanya mimpi bagi anak jati Riau untuk menjadi pemimpin, apalagi jadi gubernur. Semua ketika itu ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Tapi apa yang mereka perbuat untuk Riau? Riau hanya dijadikan sapi perahan. Hampir semua hasil kekayaan alam Riau diangkut ke pusat tanpa menyisakan untuk pembangunan Riau," tegas Lukman.
Setelah reformasi bergulir, Rusli membuktikan diri sebagai Gubernur Riau yang memacu pembangunan dalam berbagai bidang.
"Ini fakta yang harus kita apresiasi," kata Lukman.
Calon gubernur Riau ini mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin melihat Rusli "babak-belur".
"Saya mendengar ada yang sangat haus kekuasaan, lalu menghalalkan semua cara. Bahkan sampai bayar-bayar orang untuk demo Pak Rusli. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan adat budaya Melayu yang santun. Bahkan sekiranya pun Pak Rusli bersalah secara hukum, tidak patut kita menghina-dina beliau," tuturnya.
Lukman khawatir, bila kasus Rusli dipolitisasi secara luar biasa, bisa-bisa terjadi konflik horizontal di Bumi Lancang Kuning.
"Kita semua pasti tidak menginginkan hal itu," ujarnya.
