TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan dalam kasus kelompok bersenjata, intelijen sebenarnya sudah memberikan informasi. Namun, tidak jelas, dari informasi itu langkah apa yang akan dilakukan.

"Aparat sudah tahu, lokasi, kekuatan, bahkan sudah komunikasi langsung dengan kelompok bersenjata," kata Hasanuddin, di Jakarta, Jumat (22/2/2013), sembari menyayangkan informasi yang diolah itu tidak dibuat kebijakan.

"Apa mau disergap, apa mau nego. Tidak ada perintah apa pun," tandas Hasanuddin. Menurut Politisi PDIP ini, hal ini terjadi dengan kelompok yang kemarin menyerang Bandara Sinak.

Beberapa waktu lalu, kata dia, pernah ada komunikasi langsung dan pimpinan kelompok bersenjata bersedia negosiasi. Kelompok bersenjata mensyaratkan rumah tradisional dan pembentukan kabupaten Trikora.

Sayangnya, dia tegaskan, permintaan ini tidak mendapat tanggapan, baik menerima, menolak, atau dibahas lebih jauh. "Kita maunya apa, tidak jelas," katanya kecewa.

Lebih lanjut ia menyatakan aasalah di Papua bukan sebatas hanya kekerasan dan masalah keamanan. Akar masalah ada di ekonomi di mana dana otonomi khusus dikorupsi oleh elit pusat dan daerah.

Kementerian dan Lembaga juga tidak sepenuh hati bekerja dan hanya berbasa-basi dengan proyek ini dan itu tanpa menjadi solusi. "Ini Papua mau diapain? Itu political will Presiden," tegas dia lagi.

Kebijakan itu kemudian diturunkan dalam bentuk yang jelas dan terukur. Dengan demikian tidak tersegmentasi seperti sekarang.

"Siapa lakukan apa, siapa koordinir, siapa otorisasi, jadi jelas dan terukur siapa yang tanggung jawab," kata Tubagus.

Klik: