TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah menangani konflik Papua. Komnas HAM meminta SBY berkomunikasi dengan warga Papua.

"Kesalahan utama presiden tidak menjalankan manajemen pertahanan dengan baik," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ia mencontohkan, saat Aceh dijadikan daerah operasi militer (DOM), pemerintah menerjunkan 30 ribu anggota TNI untuk melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berjumlah 18 ribu personel.

"Ini head to head," ujar Natalius.

Sedangkan di Papua, lanjutnya, pemerintah menurunkan 17 ribu personel dengan 200 anggota intelijen, untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperkirakan berjumlah 100 anggota.

"Presiden bilang berkomunikasi dengan hati, tapi ada 17 ribu tentara ke sana. SBY tutur kata dan perbuatan tidak seimbang," tutur Natalius.

Komnas HAM menilai, bila OPM merupakan pelaku penembakan, maka tidak melanggar HAM. Sebab, itu dilakukan antar-kelompok bersenjata, antara OPM dan TNI.

"Rakyat jangan jadi kambing hitam. Kalau OPM meninggal tidak melanggar HAM, juga karena milisi dengan milisi," paparnya. (*)