TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Ketua Umum Partai Demokrat kini kosong, pascaberhentinya Anas Urbaningrum pada Sabtu pekan lalu, sehari setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang.

Untuk mencari pengganti Anas, Partai Demokrat kemungkinan kecil menempuh jalur KLB atau Kongres Luar Biasa untuk menentukan ketua umum yang baru. Jalur KLB dinilai sangat menghabiskan energi di tengah pemulihan nama baik partai.

"Yang akan ditempuh majelis tinggi adalah mungkin menunjuk pelaksana tugas. Masa transisi sudah ditunjuk sejumlah orang untuk memimpin partai yakni dua wakil ketua umum, sekjen dan direktur eksekutif," ujar Ketua DPP partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Ulil menambahkan potensi KLB dalam waktu dekat belum akan terjadi karena itu menyita energi partai. Partai sekarang lebih baik memanfaatkan energinya untuk hal lain yang lebih maslahat.

Menurutnya, selain menunjuk dua wakil ketua umum, sekjen dan direktur eksekutif untuk mengurus partai, Majelis Tinggi sudah mempersiapkan dua skenario lainnya yakni menunjuk pelaksana tugas dan KLB.

"Kemungkinan paling besar adalah Plt," kata Ulil.

"Sudah ada nama yang masuk daftar Majelis Tinggi Partai. Kita berharap publik senang melihat nama itu. Dengan begitu orang tahu partai ini benar-benar berubah. Bukan nama yang mediocare, tidak harus super excellent tapi ya cukup excellent," ujarnya.