TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Maraknya kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia, selain karena tingginya biaya politik juga disebabkan minimnya transparansi.

Selama ini anggota parlemen di Indonesia tak ada kewajiban melakukan laporan tahunan kegiatannya kepada publik. Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat.

"Minggu lalu saya  diundang pemerintah Jepang dan bertemu sejumlah anggota parlemen dari LDP (Partai Demokrasi Liberal). Menarik melihat sistem di Jepang. Setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik, ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (4/3/2013).

Selain laporan kerja, imbuhnya, juga diwajibkan laporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota, katanya lagi, harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp. 100). Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja. Prinsip transparansi ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang.

"Pernah ada kasus beberapa waktu lalu, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen. Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu. Akhirnya yang bersangkutan bunuh diri," ungkap Fadli.

"Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik," katanya lagi.