Tribunnews.com, Jakarta -  Kasus pembakaran Polres OKU harus membuat Polri introspeksi dan segera menghentikan aksi-aksi koboi yang dilakukan anggotanya.

"Selain itu Mabes Polri hrs segera mencopot Kapolres OKU dan Kapolda Sumsel agar ada efek pembelajaran yg bisa mbuat para pjbat Polri di daerah lbh perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya," kata Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch dalam surat elektroniknya kepada Tribunnews.com, Jumat (8/3/2013).

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada dua pemicu kasus OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepaskan tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele. Tahun 2012 ada 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 tewas dan 32 luka.

"Di tahun 2013 ini aksi koboi polisi masih saja marak. Hingga 7 Maret ada 4 kasus salah tembak yang belum ditangani secara maksimal," katanya.

Kedua, lanjut Neta, Polri tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas di OKU.

"Sehingga hal ini membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan mbakar Polres OKU. Padahal dalam kasus Rasyid Rajasa yang menubruk hingga menewaskan 2 orang, polisi bisa bertindak cepat. Dalam 11 hari kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Neta.

Dari kasus ini terlihat para pejabat Polri di Sumsel tak peka trhadap kasus sensitif yang bisa memicu konflik. "Jika sikap, prilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan Mabes Polri dipastikan konflik antara polisi dgn TNI maupun dgn masyarakat akan terus terjadi. Jika konflik-konflik itu terjadi jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI. Untuk itu Polri hrs mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang brengsek," ujarnya.