DPR: Harga Bawang Naik karena Ulah Spekulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melonjaknya harga bawang putih dan bawang merah di pasaran diduga disebabkan karena permainan spekulan. Spekulan dinilai sangat paham situasi pasar untuk kemudian melakukan tarik ulur.

"Permainan spekulan, dimana dia sangat paham situasi pasar, kapan tarik dan kapan ulur," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(14/3/2013).

Selain ulah spekulan, Herman juga melihat kenaikan harga bawang karena tersendatnya distribusi impor.

Pasalnya, hampir 90 persen komoditas bawang masih impor.

"Entah disengaja ataupun ada persoalan di negara pengimpor tentunya perlu ada kepastian," kata Herman sembari menambahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diatas 6 persen juga menjadi penyebab karena mendongkrak pertumbuhan konsumsi perkapita, sehingga realitas demand lebih tinggi dari supply.

Menurut Herman, para spekulan yang bermain di pasar dan mempengaruhi harga harus dijerat dengan Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 yang berkaitan dengan spekulan harga, dimana dengan tegas berbunyi bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan penimbunan dan menyebabkan harga pangan tinggi dan merugikan masyarakat dapat diberikan sangsi administrasi, denda, dan pidana.

"Tegakkan hukum, jerat dan proses hukum dengan tegas," ujar Herman.

Politisi Partai Demokrat ini juga memberikan solusi lain mengenai kenaikan harga bawang di pasaran. Menurutnya, penyumbat komoditas bawang di pasaran harus ditelusuri sehingga ada kepastian pasar merespon terhadap harga.

Selebihnya secara bertahap sesuai dengan rencana strategis pemerintah untuk pangan, dimana menuju pada kedaulatan dan kemandirian pangan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

BPS, Kementan dan Kemendag lanjut Herman juga harus segera melakukan update data berkaitan dengan kebutuhan konsumsi rata-rata per kapita sehubungan dengan tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat untuk komoditas tertentu yang dicirikan dengan terjadinya fluktuasinya harga pangan strategis.

"Minimalnya saya melihat 3 hal tersebut yang menjadi PR kita bersama, selain dalam waktu dekat, pemerintah harus melakukan intervensi pasar, baik melalui kebijakan harga maupun ketersediaan komoditas tersebut secara cukup di pasaran," ujarnya.