Rieke: Kami Tidak Ingin Pemerintahan Transaksional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka kembali menegaskan pihaknya menggugat hasil rekapitulasi hasil Pemilukada Jawa Barat bukan karena takut kalah.

Rieke mengatakan gugatan mereka adalah demi demokrasi yang harus sesuai dengan konstitusi.

"Yang penting bagi kami ini bukan persoalan menang kalah. Tapi ini persoalan bagaimana sistem demokrasi yang dijalankan harus sesuai dengan konstitusi," ujar Rieke usai sidang perdana perselisihan Pemilukada Jawa Barat, di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/3/2013).

Lebih lanjut, calon gubernur yang berpasangan dengan Teten Masduki itu berharap agar Pemilukada Jawa Barat tidak melahirkan pemimpin yang traksaksional alias dari hasil deal politik.

"Kita ingin demokrasi beradab dan titah konstitusi bisa ditegakkan. Kita akan memulai perubahan bagi demokrasi lebih baik. Pemilukada yang akhirnya akan melahirkan pemerintahan yang transasksional. yang sarat dengan korupsi," kata anggota DPR RI itu.

Arteria Dahlan, kuasa hukum pasangan Rieke-Teten bahkan meminta agar Majelis Hakim MK langsung memenangkan pasangan usungan PDI Perjuangan itu. Mengenai permohonan tersebut, Rieke menolak memberikan pernyataan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya.

Politikus yang merintis karir dari artis itu bahkan meyakini terbukti atau tidak tuntutan mereka, MK memiliki keinginan yang serupa.

"Kami percaya persoalan itu terbukti atau tidak, kami percaya bahwa hakim MK juga punya keingninan yang sama untuk menegakkan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi kita," tukasnya.

Klik:

• Latihan Persebaya Diliburkan
• Arema LPI Ikut Kompetisi Sampai Akhir
• Ujian Sekolah Tingkat SMA, Siswa Kelas 1 dan 2 Dilibu