TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin menilai sangat berlebihan jika menilai demonstrasi 25 Maret mendatang akan menimbulkan kudeta penggulingan pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

Karena tegas Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangungan (PPP) ini, aksi demonstrasi tetaplah merupakan aksi menyuarakan suara atau aspirasi. Bukanlah sebagai salah satu bentuk kudeta.

"Di negara demokratis demo suatu hal biasa, sejauh demo dilakukan dengan tertib, tidak merusak fasilitas. Demo merupakan hak setiap masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi sejauh tidak merusak, jadi sesuatu yang lumrah," ujurnya di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Rumusan kudeta, menurutnya, hanya mungkin terjadi melalui dua cara. Pertama, itu merupakan gerakan masyarakat yang massif dan menyeluruh. Dan kedua, itu terjadi atas gerakan bersenjata atau militer seperti banyak terjadi di negara-negara lain.

Karenanya, sekali lagi dia tegaskan, tidak mungkin bakal terjadi kudeta. Sebab untuk melakukan kudeta bukanlah hal yang mudah.

"Demonstrasi sebesar apa pun tidak akan berimplikasi sampai kudeta. Kudeta akan terjadi jika pertama, people power gerakan massive menyeluruh atau gerakan bersenjata, sekarang saya tidak melihat itu, seperti era reformasi dulu, saya pikir terlalu berlebihan kemudian itu menimbulkan kekhawatiran," tegasnya.