Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tjahjo Nilai Pemindahan Tahanan ke Lapas Sleman Tidak Lazim

Tjahjo mengatakan opini yang berkembang saat ini penyerangan tersebut sangat bergaya operasi militer

Penulis: Ferdinand Waskita
zoom-in Tjahjo Nilai Pemindahan Tahanan ke Lapas Sleman Tidak Lazim
TRIBUN/DANY PERMANA
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat melakukan konferensi pers mengenai sikap PDIP atas hasil verifikasi Parpol peserta Pemilu 2014 oleh KPU, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (9/1/2013). PDIP menyambut baik lolosnya 10 parpol peserta Pemilu 2014 hasil verifikasi KPU, mendorong KPU untuk melaksanakan semua tahapan pemilu legislatif, dan menghormati sikap parpol yang tidak lolos untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan mengenai rencana perayaan ulang tahun PDIP ke-40 di Jatiluhur, Purwakarta, 10 Januari 2013 besok. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan diperlukannya tim terpadu antara Komisi I dan Komisi III terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman.

Tjahjo mengatakan opini yang berkembang saat ini penyerangan tersebut sangat bergaya operasi militer.

"Apakah senjata yang digunakan AK47 standar militer atau tidak? Toh teroris dan perampok gunakan senjata yang sama. Saya kira ini penting," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3/2013)

Ia juga mempertanyakan adanya pemindahan tahanan pelaku pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe.

"Jadi tidak lazim 18 jam, seseorang yang seseorang yang tertangkap dipindah dari kepolisian ke Lapas. Protap-nya harus clear apakah benar ruang tahanan di Polda penuh atau tidak layak," ungkapnya.

Tjahjo juga menyatakan dukungannya kepada Panglima TNI yang mengatakan penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Berita Rekomendasi

"TNI tidak boleh terlibat penuh penyidikan siapa pelakunya," katanya.

Komisi I Bidang Pertahanan, kata Tjahjo, juga perlu melakukan pengawasan karena kasus tersebut mengarah pada institusi TNI.

"Pangdam Dipenogoro juga harus berdiplomasi dengan baik-baik," tuturnya.

Masalah lainnya, ujar Tjahjo, adalah kesejahteraan yang sama antara TNI dan Polri. Pemerintah harus memerhatikan permasalahan tersebut.

"Lihat Kapolsek naik mobil, Danramil naik sepeda motor, maka pemerintah harus berikan kesejahteraan yang sama, rumah dinas, kendaraan operasional," tukasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas