TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti mengingatkan Pemerintah tak bisa menganggap remeh gerombolan penyerangan Lapas Cebongan, Sleman yang diduga dilakukan oknum militer.

"Pemerintah tidak bisa main-main dengan persoalan demikian. Bukan mustahil kelompok seperti ini melakukan hal jauh lebih rumit dan dahsyat," ujar Ikrar usai konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Ikrar mengaku belum mengetahui pasti siapa pelaku penyerangan lapas dengan merenggut empat korban jiwa dari tahanan. Tapi kalau benar itu dilakukan pelaku dari institusi militer, kejadiannya bukan tidak mungkin akan lebih gawat.

Ia mencontohkan, bagaimana tahun 1965 di Indonesia terjadi warlords. Di mana para komandan militer di lapangan mengalami perpecahan dengan pucuk pimpinan militer di pusat. Mereka para komandan menjadi panglima perang di daerahnya.

Mengutip pemikir politik Indonesia asal Amerika, Herbert Feith, Ikrar mengungkapkan demokrasi di Indonesia bakal berantakan ketika terjadi perpecahan di dalam tubuh tentara. Bukan tidak mungkin Indonesia kembali ke jurang berdarah.

Bisa saja dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan, Pangdam Diponegoro yakin tidak ada anggotanya terlibat, karena bisa saja pelaku dari institusi lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sempalan dari oknum TNI melakukan itu ada dasar kesetiakawanan.

"Anda bisa bayangkan kalau ada grup-grup kecil dalam kesatuan tertentu bisa melakukan opersi seperti ini? Itu jelas akan membahayakan negeri ini sendiri," terang Ikrar yang mengaku tidak mau berspekulasi apa benar pelaku penyerangan oknum militer.