Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menyesalkan tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean, AKP Andar Siahaan, akibat keroyokan masa ketika sedang bertugas melakukan penertiban perjudian.

"Ini ironis, nasib penegak hukum tidak mendapatkan perlindungan dalam melakukan profesinya. Bagaimana kita bisa minta perlindungan kemananan bagi aktivis jika pemberi keamananpun terancam?" ujar Politisi PDI Perjuangan itu melalui pesan elektronik, Kamis (28/3/2013).

Eva mengatakan naiknya trend pengadilan massa ini merupakan sinyal bahaya bagi kultur hukum kita  oleh masyarakat. Masyarakat, kata Eva, makin mengabaikan hukum dan melaksanakan pengadilan jalanan. Hal itu, tuturnya, sisi buruk dari demokrasi kita. "Seluruh elemen masyarakat harus intropeksi terhadap perilaku yang merisaukan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Eva mengatakan sinyalemen bahwa pelanggaran HAM juga banyak dilakukan oleh masyarakat makin terbukti benar. Sasarannya, kata Eva, bisa siapa saja mulai dari kelompok penganut agama minoritas, pencopet, curanmor, dan sekarang penegak hukum polisi.

"Polisi harus tegas di penindakan di tahap pencegahan bagi kelompok preman baik bagi pelaku-pelaku bisnis ilegal, kelompok radikal, maupun gang-gang atau mafia terutama ketika aparat sudah pula menjadi korban," kata Eva.

Hal tersebut, lanjut Eva, dapat dimulai dengan penanganan kasus yaitu ditangkapnya para pelaku termasuk yang memprovokasi dan semua pelaku peserta penganiayaan. Eva mengatakan tindakan tegas Polri tersebut perlu dilembagakan dalam bentuk penguatan-penguatan pasal di RUU KUHP terhadap provokasi yang bisa memicu konflik di lapangan termasuk yang dalam kategori pernyataan kebencian. "Semoga Polri bisa menarik pembelajaran atas menguatnya praktek premanisme yang ekskalasinya mengkhawatirkan," tukasnya.