Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
menyambut positif penundaan penghapusan KRL Ekonomi. Anggota Komisi V asal PPP Arwani Thomafi menyebutkan penundaan tersebut dimaksudkan untuk mencari formulasi terkait dengan penumpang bagi warga miskin.

Ketua DPP PPP itu pun meminta agar tarif KRL Ekonomi AC bagi warga miskin tidak mengalami kenaikan yakni dengan tarif tetap di kisaran Rp 1.500-Rp2000.

"Pemerintah harus mencari formulasi yang tepat bagi warga miskin terkait dengan rencana pemberian fasilitas bagi warga miskin apakah dengan menunjukkan kartu miskin atau sejenisnya," kata Arwani di Jakarta, Jumat (29/3/2013).

Arwani mengaku setuju dengan pola subsidi langsung kepada pengguna kereta listrik bukan subsidi barang. Hal itu agar subsidi tepat sasaran.
"Rencana ini harus implementatif di lapangan," imbuhnya.

Untuk itu, Arwani mengatakan penundaan harus dilakukan sampai betul-betul ada formulasi yang siap untuk dilaksanakan dilapangan.

PPP juga meminta PT KAI dan Kementerian Perhubungan mengajak para kepala daerah yang menjadi titik berangkat kereta yakni Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan duduk bersama membahas warga miskin pengguna kereta api.

Arwani mengatakan setelah menemukan formulasi yang tepat dan implementatif di lapangan, pemerintah dan PT KAI harus  menyosialisasikan kebijakannya dengan baik ke masyarakat.

"Koordinasi antarlembaga harus lebih ditingkatkan lagi," tukasnya.