TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Kerusuhan memalukan terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/20130 kemarin, usai penghitungan suara pemilihan wali kota.

Sejumlah gedung penting dibakar massa yang mengamuk termasuk kantor walikota, kantor camat hingga kantor partai politik. Mereka tak puas dengan hasil pilkada.

"Ini bukan kejadian pertama kali. Sudah berulang kali pilkada diakhiri kerusuhan. Peristiwa ini menunjukkan demokrasi kita cenderung mengarah pada anarki. Anarki kekerasan maupun anarki politik uang," Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan, Senin (1/4/2013).

"Ini merupakan refleksi kita, belum siap berdemokrasi. Apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab. Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya," ujarnya.

Fadli mengingatkan kembali, masih banyak kelemahan pesta demokrasi langsung. Seperti, penyelenggaraan yang tak profesional, masih banyak masalah DPT, kejujuran dan keadilan penyelenggara, dan politik uang. Demokrasi akhirnya menjadi mahal dan transaksional.

"Pembakaran terhadap gedung-gedung penting seperti di Palopo ini sangat berbahaya jika tak dihentikan. Kalau hukum tak ditegakkan, bisa jadi akan menjadi modus di daerah-daerah lain," tegas Fadli.

Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Peristiwa ini, imbuhnya,  mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga.

"Ke depan, perlu dipikirkan pilkada serentak. Bahkan, jika perlu pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. Tentu, harus dikaji baik buruknya," katanya.