Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hadjriyanto Tohari menghormati mekanisme dan prosedur sanksi yang diterapkan TNI terkait pencopotan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso pasca terungkapnya peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.

Menurut Hadjriyanto yang terpenting adalah semua keputusan yang diambil dilakukan dengan keterbukaan dan transparan tanpa ada kamuflase-kamuflase yang membuat masyarakat bingung.

"Artinya kamuflase itu jadi bila memang itu hukuman, katakan itu hukuman. Jelaskan apa kesalahan Pangdam hingga mendapat sanksi misalnya karena pernyataannya yang terburu-buru. Tapi kalau itu hanya mutasi katakan saja itu mutasi, publik harus tahu," ujar Hadjriyanto kepada wartawan, Minggu (7/4/2013).

Hadjriyanto menambahkan pihaknya tidak ingin melakukan intervensi terkait dengan prosedur pemberian sanksi, yang terpenting adalah keterbukaan dan transparansi.

"Kita harus menghormati prosedur mekanisme, dan bentuk sanksi masing-masing instuitusi yang ada termasuk TNI. Yang penting semua dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi," tandasnya.