TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tindakan anarkisme dalam berbagai bentuk memperburuk situasi nasional dan memperlemah penegakan penegakan hukum. Contoh kasus yang belum tuntas adalah eksekusi mati empat tahanan di sel Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta oleh 11 oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Selain itu, dalam bidang pelayanan masyarakat, telah terjadi mismanajemen di berbagai level pemerintahan. Tanda-tandanya terjadi tumpah-tindihnya berbagai aturan, ketiadaan kordinasi yang bermuara pada saling cuci tangan antarlembaga. Seperti diperlihatkan Kementerian Perdangangan, dan Kementerian Pertanian dalam kasus kelangkaan bawang putih dan bawang merah beberapa waktu lalu.

Demikian butir-butir siaran pers Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) menyongsong Konferensi Nasional Ke-3 yang akan di selenggarakan 12 – 14 April 2013 di hotel Puri Ayu, Denpasar Bali.

Ketua Forkoma PMKRI Hermawi Taslim berpendapat keadaan tersebut merupakan puncak dari kegagalan kepimpinan nasional dalam hal memberi keteladanan. Pejabat pemerintah di satu sisi selalu berpidato dengan teks yang baik, namun di sisi lain meperlihatkan perilaku yang jauh dari kebaikan.

“Hal yang paling tampak adalah hampir semua pejabat berbicara tentang efisiensi dan pemerintahan yang bersih, sedangkan di sisi lain hampir setiap hari kita menyaksikan ada koruptor dari kalangan aparat pemerintah ditangkap oleh penegak hukum khususnya KPK,” kata Hermawi, mantan Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Forkuma PMKRI juga mengkritik pejabat pemerintah yang selalu berwacana mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan partai, namun pada saat yang bersamaan mereka justru mempertontonkan aktivitas yang lebih banyak melayani kepentingan kelompok dan partainya.

“Tidak ketinggalan dalam hal ini orang nomor satu SBY yang selalu memberi wejangan kepada para menterinya untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai, namun pada kenyataannya sekarang presiden justru memusatkan 4 jabatan tertinggi partai di dalam dirinya, dengan konsekuensi konsentrasi dan waktunya juga lebih banyak tercurah untuk urusan partai,” kata Hermawi, seorang pengacara.

Bahkan saat melakukan kunjungan ke negaraan, dari luar negeri, Presiden masih sempat-sempatnya mengurus partai. Alasan mengurus partai pada hari libur atau di luar jam kerja sangatlah tidak dapat di terima karena ketika dipilih sebagai presiden, ia telah bersumpah untuk mengabdikan dirinya selama 5 tahun penuh. “Jadi presiden dipilih untuk masa 5 tahun dengan tidak mengenal hari libur dan jam kerja. Bukankah pada hari libur presiden juga tetap menikmati seluruh fasilitas kenegaraan yang melekat pada dirinya?” imbuh Hermawi didampingi Sekretaris Jenderal Forkoma PMKRI Jannes E Wawa.

Menurut Forkoma PMKRI, saat ini sangat sulit menemukan pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Sudah tidak ada lagi keteladanan dalam sikap dan tutur kata sebagai mana yang pernah ditunjukkan pendahulu bangsa ini seperti Proklamator Bung Hatta, Pahlawan Nasional IJ Kasimo, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa dan mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso.

Kepemimpinan tanpa keteladanan yang tumbuh subur di semua level pemerintahan semakin menjauhkan kita dari Indonesia yang di cita-citakan, sebagai mana di gambarkan dalam pembukaan UUD 45.

Mengenai Konferensi nasional Ke-3 Forkoma PMKRI, menurut Hermawi, merupakan forum tertinggi yang berwewenang mengevaluasi kepengurusan, menetapkan arah kebijaksanaan Forkoma PMKRI dan memilih kepemimipinan untuk masa satu periode. Hingga siaran pers ini di terbitkan telah terdaftar 187 peserta dari seluruh Indonesia mulai dari Manokwari (Papua barat) hingga Pekanbaru (Riau).

Konferensi nasional ini akan di awali dengan misa konselebrasi di bawah pimpinan Uskup Denpasar Mgr Silvester San Pr. Dilanjutkan dengan orasi ilmiah tentang pemilu 2014 dan masa depan demokrasi politik Indonesia Sebastian salang (Kordinator Forum Masyarakat Pengawas Parlement – FORMAPPI) dan akan dibuka secara resmi gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Turut hadir sejumlah tokoh senior PMKRI antara lain Cosmas Batubara, Harry Tjan Silalahi, Cris Siner Key Timu, Eko Tjokrojoyo dan Paulus Yanuar.

Dalam konferensi tersebut juga akan ada sesi seminar tentang kepemimpinan Indonesia yang ideal dengan pembicara para ketua organisasi alumni Kelompok Cipayung. Para pembicara itu adalah mantan Ketua  Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD selaku Ketua Presideium KAHMI, Hermawi Taslim (Ketua Forkoma PMKRI), Oscar Riad Chalik (Ketua PPA - GMNI), Efendi Choirie (Sekjen IKA-PMII), Rekson Silaban (Ketua Perkumpulan Senior GMKI). (*)