Pengamat: Syarief Hasan Harus Pilih Jadi Ketua Harian atau Menteri
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan langkah Ketua Umum Partai
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Syarief Hasan menjadi ketua pelaksana harian Partai Demokrat jelas menunjukkan inkonsistensi sikap SBY dalam memimpin.
"Saya katakan sekali lagi karena untuk permasalahan ini menteri parpol saja ada beberapa inkonsistensi yang bisa dicatat. Meski sadar inkonsisten tapi SBY sengaja melakukan ini karena tidak akan ada yang berani membantahnya,” ujar Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Siti Zuhro memberikan contoh bagaimana SBY meminta kepada menteri-menteri dari parpol untuk lebih mementingkan kepentingan tugas dan kewajiban sebagai menteri ketimbang untuk parpolnya. Ini kontradiktif karena dengan penunjukkan Syarief, apalagi dikatakan kalau ini adalah langkah penyelamatan, maka secara tidak langsung SBY menegaskan Syarief harus lebih fokus sebagai ketua harian daripada menterinya.
“Bagaimana mungkin seorang menteri yang bertugas membantu presiden di pemerintahan menjadi ketua harian. Ketua harian kan sama artinya dia setiap hari harus bertugas mengurus PD,” katanya.
Syarief menurutnya bukanlah sosok yang mengakar di PD. Kalaupun dianggap mampu menjalankan kedua jabatannya yaitu sebagai menteri dan ketua harian, maka Syarief artinya lebih hebat dari SBY. Seharusnya Syarief memilih antara jabatan ketua harian atau Menteri Koperasi dan UKM.
”Sebelumnya kan kader PD termasuk Syarief Hasan dan Ruhut Sitompul meminta ketua umum tidak boleh rangkap jabatan. Bahkan Ruhut mengatakan ketua umum tidak boleh rangkap jabatan karena dia bukan superman,” katanya.