PPP Dukung Nasionalisasi Aset Tambang Asing

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menciptakan kedaulatan energi nasional, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) mendukung adanya nasionalisasi tambang dan migas asing. Proses renegosiasi kontrak migas juga harus mempertimbangkan upaya nasionalisasi aset tersebut.

"Kedaulatan energi, harus bermakna rakyat Indonesialah yang mendikte kekuatan asing, bukan sebaliknya," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Rabu(10/4/2013).

Suryadharma Ali juga mengatakan agar subsidi BBM diperuntukkan pada pihak yang berhak.

"Subsidi BBM hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan pelat kuning," tegas Suryadharma.

Menteri Agama ini menjelaskan, defisit neraca perdagangan migas telah masuk pada tingkat yang meresahkan, sehingga perlu kearifan nasional dengan memperuntukkan subsidi BBM hanya kepada yang berhak, sebagaimana diatur dalam UU Energi.

"Untuk menciptakan nilai tambah, PPP mendorong dilakukannya percepatan pengaturan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, agar Indonesia berhenti sebagai pelanjut ekonomi Hindia-Belanda, yang diletakkan dalam kacamata ekonomi dunia hanya sebagai eksportir bahan mentah," pungkas Suryadharma.