TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mencium ada hidden agenda atau agenda tersembunyi dibalik rencana mengganti Jenderal Timur Pradopo dari jabatan Kapolri.

"Ada apa kok mendadak mau diganti. Masa jabatan dan pensiun Pak Timur kan tahun depan bukan tahun ini. Jangan ada hidden agenda untuk tujuan Pemilu," kata Yani di gedung DPR Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Menurut politisi PPP ini belum ada urgensinya untuk mengganti Kapolri dalam waktu dekat.

"Dan tidak alasan kuat yang bisa dijadikan pembenaran mengganti Kapolri," kata dia.

Bagaimana kalau kasus Lapas Cebongan, Sleman digunakan sebagai alasan mengganti Kapolri? Menurut Yani itu tidak masuk akal.

"Jangan cepat menyimpulkan sesuatu yang tidak ada faktanya. Saya hanya melihat ada ketakutan tertentu untuk mengganti Kapolri," kata Yani.

Menurut dia jika Presiden mengajukan Kapolri yang baru ke Komisi III maka pihaknya kemungkinan akan menolak.

"Karena tidak ada alasan memungkinkan kita menerima Kapolri yang baru," ujarnya.