TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) yang akan menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden, dinilai hanya main-main dan tidak serius. Perolehan partai tersebut belum memenuhi syarat untuk mengusung capres sendirian.

“Memangnya berapa perolehan suara PPP? Siapa yang mau mencalonkan diri lewat PPP? Saya berani bertaruh, konvensi PPP tidak akan dilirik oleh bakal capres yang serius,” kata pengamat politik UI Arbi Sanit, Kamis (11/4/2013).

Menurutnya, bakal capres yang memenangkan konvensi PPP, belum tentu otomatis dicalonkan karena terganjal syarat presidential threshold (PT). Oleh karena itu, Arbi yakin capres yang memiliki kapabilitas, akan enggan bertarung dalam konvensi PPP.

“Untuk apa mengikuti konvensi kalau belum tentu bisa dicalonkan? Saya rasa, penggagas konvensi PPP belum paham mengenai persyaratan mencalonkan presiden,” imbuhnya.

Penilaian yang sama diungkapkan pakar hukum tatanegara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, yang mengatakan wacana-wacana konvensi yang dikembangkan oleh partai politik termasuk PPP adalah upaya politik untuk mencari perhatian orang.

“Ini kan MPO atau mencari perhatian orang saja. Mereka berupaya untuk mengarahkan opini publik seolah mereka adalah partai-partai yang terbuka terhadap publik. Konvensi belum akan mampu mendapatkan sosok orang yang mampu memecahkan masalah bangsa ini,” paparnya.

Dia menyatakan, di tahun-tahun terakhir menjelang pemilu 2014 akan banyak langkah-langkah yang diambil oleh partai politik dan politisi untuk mencari perhatian masyarakat. Oleh karena itu, konvensi yang dilontarkan PPP dianggap sebagai langkah menutupi kelemahan mereka yang saat ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

“Kalau saja pelaksanaan ibadah haji tidak bermasalah, maka tidak perlu PPP menggelar konvensi,” tegas Asep.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan menggelar konvensi capres dan cawapres untuk menjaring figur-figur terbaik guna menjadi pemimpin nasional.

“Adapun mekanisme konvensi, secara detil saat ini masih disusun. Hanya saja, secara garis besar, para pendaftar konvensi capres/cawapres PPP melakukan sosialisasi distruktur partai di wilayah. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat,” katanya.