Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Golkar Bantah Pendanaan Partai Tidak Transparan

Partai Golkar membantah jika pendanaan partai tersebut tidak transparan. Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Golkar Bantah Pendanaan Partai Tidak Transparan
NET
Partai Golkar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membantah jika pendanaan partai tersebut tidak transparan. Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pendanaan partai berlambang Pohon Beringin itu selalu diaudit oleh kantor akuntan yang independen.

"Sejauh yang saya tahu, Partai Golkar cukup terbuka dan transparan dalam hal pendanaan partai yang mencakup penerimaan maupun pengeluaran," kata Bambang ketika dihubungi, Selasa (16/4/2013).

Bambang pun mempertanyakan dasar TII memberikan kesimpulan Golkar tidak transparan. "Laporan keuangan partai kami diaudit oleh kantor akuntan independen setiap tahunnya dan tidak ada masalah. Tidak ada dana ilegal yang mengalir ke partai kami," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Bambang mengatakan penggunaan dana tersebut jelas serta sumbernya pun dari
partisipasi para kader dan simpatisan.

Sebelumnya, Transparancy International Indonesia (TII) menyatakan Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang kooperatif dalam proses survey transparansi pendanaan partai. Survey tersebut dilakukan pada 9 parpol yang ada duduk di DPR RI.

"Dari respon sembilan partai terhadap transparansi dananya, tiga partai kurang kooperatif. Mereka adalah Demokrat, Golkar dan PKS," kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TII dalam konferensi pers hasil survey TII Soal Pendanaan Parpol di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Dadang menuturkan, padahal Partai Demokrat dan Golkar merupakan partai dengan banyak kursi di DPR RI, dan PKS yang merupakan partai dengan kursi sedang di DPR RI. Namun demikian, partai tersebut kurang ataupun tidak kooperatif.

Berita Rekomendasi

"Dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan," kata Dadang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas