TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Koalisi Penyidikan mencium bau korupsi dalam tender penggandaan serta distribusi kertas dan soal ujian nasional tinggkat SMA.

"Kami menemukan ada yang tidak beres dalam pemenangan teder tersebut," kata anggota Koalisi Uchok Sky Khadafi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Contohnya, kata Uchok yang juga menjabat sebagai Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA itu, pemenangan tender oleh perusahan-perusahaan yang diduga melakukan persengkongkolan dengan pihak Kemendikbud.

Pada prakteknya sebagaimana temuan Koalisi, justru perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran paling tinggi yang dimenangkan untuk dapat tender. Namun anehnya, sambung Uchok, perusahaan yang kalah paket tadi karena terlalu rendah penawarannya, bisa menang di paket lain lantaran melakukan penawaran paling tinggi.

"Contoh ada enam paket. PT Ghalia ikut tender empat paket. PT Ghalia menang paket ketiga. Paket lain dia kalah. Begitu juga dengan perusahaan lain. Jadi ini betul-betul arisan. Dibagi-bagi yang namanya pengadaan-pengadaan ke perusahaan-perusahaan ini sudah diatur," kata Uchok.

Yang paling tercium adalah tender yang dimenangkan PT Ghalia Indonesia Printing. Menurutnya sangat janggal karena PT Ghalia dinilai belum memenuhi syarat ikut lelang tender.

"Penggandaan soal UN kemarin yang saya tau 2012 PT Ghalia katanya menang. Tapi daftarnya gak ada. Dia cuma sub kontraktor. Kemarin satu daerah sekarang (2013) justru 11 daerah. Ya kewalahan mereka," kata Uchok.

Selain itu, terang Uchok PT Ghalia juga terlalu mahal dalam melakukan penawaran. Padahal, negera seharusnya bisa menghemat anggaran, jika hanya menggandakan dan distrubusi soal UN.

"Kami melihat harusnya negara bisa menghemat sampai Rp 32 miliar. Ini kan hanya penggandaan dan distribusi. Misalnya PT Ghalia tangani 11 daerah, dia menang kontrak Rp 22 miliar. Satu daerah dapat Rp 2 miliar, hanya buat distribusi. Hitungan kasar ga mungkin segitu. Itu kelihatan terlalu mahal," kata Uchok.