Fungsi Kontrol dan Pencegahan Partai Demokrat Tidak Jalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kembali oknum kader Partai Demokrat (PD), terjerat kasus korupsi, saat partai berlambang Mersi itu menggembar-gemborkan tengah 'bersih-bersih' kader nakal.

Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana, melihat bahwa ada mekanisme pengawasan, dan pencegahan yang tak jalan di partai tersebut.

"Seharusnya partai melakukan pencegahan, kontrol, dan proses tertentu," ujar Ari, kepada Tribunnews.com, Rabu (17/4/2013).

Selain itu Ari juga mengkritisi pakta integritas yang ditandatangani oleh kader Demokrat, baru-baru ini, yang terkesan hanya formalitas semata.

Menurutnya, tak cukup hanya melalui pakta integritas untuk dapat membersihkan 'tikus' di dalam Partai Demokrat, namun juga diperlukan gerakan moral untuk melembagakan hal tersebut.

"Dalam pengertian tertentu, partai harus bisa menjadikan integritas sebagai nilai bersama, dan menjadikannya nilai yang meresap di setiap kepala kadernya.

Ia juga mendorong agar Partai Demokrat, melakukan gerakan bersih-bersih tak hanya di tingkatan DPP, tetapi juga hingga tingkat DPC. "Upaya pembersihan harus dilakukan hingga tingkat DPC," tuturnya.

Ari juga menyoroti tentang mahalnya ongkos politik, yang ada saat ini. Menurutnya, hal itu kerap kali mendorong oknum elit partai melakukan korupsi.

"Analisis seperti itu sebenarnya sudah banyak, namun bagaimana sikap partai terhadap itu?" tanyanya.

Kepada partai politik, Ari juga berpesan untuk tidak kembali mencalonkan kader mereka yang terlibat kasus korupsi. "Masyarakat juga harus kritis, jangan memilih politisi yang pernah terlibat kasus korupsi," tuturnya.