TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung ( IA ITB) Jakarta, ikut menyoroti kisruh Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat. IA ITB Jakarta meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus kertas soal UN yang berimplikasi jauh sangat merugikan banyak pihak, baik siswa, sekolah, orangtua, dan negara.

“Kami melihat, terjadinya kasus Kertas Soal bukanlah semata-mata permasalahan teknis, tetapi juga menyangkut masalah manajemen, birokrasi, dan kinerja aparatur Kemendikbud,” ujar Ketua IA ITB Hendry Harmen, Kamis (18/4/2013).

Evaluasi kata Hendry, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membuat sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan lebih baik lagi. Kami juga memandang perlunya dilakukan dialog nasional antara pemerintah, pihak sekolah, praktisi pendidikan, wakil rakyat, pelajar, organisasi pemerhati pendidikan dan pihak-pihak lainnya untuk mengkaji kembali kebijakan penyelenggaraan UN di tanah air.

Para alumni ITB di DKI, kata Hendry menemukan fakta bahwa pemerintah gagal dalam menyediakan kertas soal UN. Kegagalan tersebut mulai dari ketersediaan kertas soal yang tidak tepat waktu, kesalahan distribusi, tertukarnya jenis soal, dan kualitas kertasnya yang buruk.

“Karena itu kami menyebut, kisruh dan kegagalan UN serentak di Tanah Air ini sebagai ‘Tragedi Kertas Soal’ “ tandas Hendry.

Padahal ujar Hendry, salah satu tugas negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tugas tersebut, segenap komponen bangsa telah sepakat untuk memprioritaskan pengembangan pendidikan dengan mengalokasikan 20% dana APBN di bidang pendidikan.

“Tetapi dalam beberapa hari ini kita dikagetkan dengan berita-berita seputar kekacauan pelaksanaan Ujian Negara (UN),” kata Hendry.