Korupsi Iyus Djuher Bukti Pakta Integritas Sekadar Slogan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keterlibatan kader Partai Demokrat (PD) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, dalam kasus suap tanah, bukti pakta integritas yang didorong Majelis Tinggi PD tak membawa perubahan signifikan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai, pakta integritas yang bertujuan menjauhkan semua kader PD dari tindakan koruptif, hanya bersifat slogan.

"Korupsi itu modus vivendi politik, cara bertahan hidup. Pakta integritas itu slogan saja. Seperti pidato-pidato Presiden SBY yang bagus, tapi faktanya selalu terbalik," ujar Dosen Ilmu Politik UI kepada Tribunnews.com, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, paradoks itulah yang menjadi ciri politik PD, terutama pemerintahan SBY. Artinya, imbuh Dosen UI yang sedang belajar di Universitas Humboldt Berlin, Jerman, pakta integritas atau apapun tidak membawa perubahan, dan tidak ada relevansinya dengan praktik politik.

Hal senada disampaikan pengamat politik UI Iberamsyah. Menurut Iberamsyah, terungkapnya kasus Ketua DPRD Kabupaten Bogor, bukti tak ditaatinya pakta integritas yang didorong Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kejadian ini, lanjutnya, bukti bahwa yang terpenting bukan pakta integritas, melainkan moral yang harus ditempa. Karena, terbukti pakta integritas tidak memberi dampak apa-apa.

"Pakta integritas sih ada, tapi korupsi jalan terus. Itu kan di atas kertas, tapi kelakuannya kan ada di masyarakat," tutur Iberamsyah di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Ia menilai, kasus korupsi yang terus-menerus menerpa PD, akan membuat citra partai tersebut terus merosot.

Semakin banyak kasus korupsi terkait PD yang terbongkar, maka akan semakin hilang kepercayaan masyarakat, hingga berujung pada citra partai yang makin parah.

Sebaliknya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan, pemecatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, menjadi bukti pakta integritas partai 'bertaring'.

Karena, sesuai pakta integritas, siapapun akan dipecat bila diduga terlibat dalam kasus korupsi.

"Pakta integritas justru berlaku, kami tidak main-main untuk itu," tegasnya, Kamis. (*)