TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengaku tak bisa memastikan data bocor yang diungkap PPPI bahwa empat partai yakni PPP, PKS, Hanura dan Golkar harusnya tak lolos verifikasi administrasi.

"Saya tidak bisa menilai valid atau tidak valid karena saya belum melihat dokumennya itu. Tapi yang bisa saya nyatakan bahwa prosesnya sedang jalan jadi bisa saja posisi datanya masih seperti itu," ujar Husni kepada wartawan usai sidang di DKPP, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Menurut Husni, KPU sebagai penyelenggara negara baru akan menilai data tersebut valid jika data yang diungkap PPPI dalam sidang DKPP tertanggal 28 Oktober 2012 saat mengumumkan hanya 16 partai politik yang lolos untuk mengikuti verifikasi faktual.

Ketika ditanyakan apakah KPU menilai empat partai tersebut di atas ini harusnya lolos dalam verifikasi administrasi, menurut Husni memang lolos. "Memang sebenarnya lolos. Mereka memenuhi kriteria 100 persen, 75 persen 50 persen kepengurusan," tegasnya.

Husni mengakui, sampai saat ini belum mengetahui data yang dimaksud PPPI sebagai data bocor yang diklaimnya dari internal KPU. Husni pun sempat ditunjukkan salah satu wartawan soal data copian yang dipakai PPPI dalam sidang DKPP.

"Ini enggak benar. Materai ini dibuat oleh para pihak yang jadi pengadu," tukas Husni sambil menjelaskan tanda materai yang tertempel dalam data copian yang dimaksud wartawan tadi.

Tapi, ketika diminta menilai apakah data ini palsu atau tidak, Husni mengaku tak bisa mengatakannya. Karena hars dibandingkan dengan data final yang dimiliki KPU.

Husni mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekjen KPU Arig Rahman Hakim untuk menindaklanjuti tentang pengelolaan data. Komunikasi ini belum spesifik dan baru akan mendiskusikannya sehingga kemudian dapat diberitahukan ke publik.