Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPR Marzuki Alie menilai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini sungguh amburadul. Karena itu, ia meminta persoalan UN tersebut harus diinvestigasi.

"Menurut saya, ini penyelenggaraan terburuk ya sepanjang pemerintahan SBY. Dan tidak boleh sebetulnya dalam konteks UN ini hanya monopoli satu perusahaan. Kalau itu dilakukan, distribusinya pasti karut-marut," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Marzuki mengatakan seharusnya distribusi UN dibagi per daerah. Ia pun menyakini percetakan berkualitas banyak dimiliki di setiap daerah. Sedangkan harga cetak bisa dilakukan standardisasi.

"Banyak caralah untuk menghasilkan UN berjalan dengan baik dan benar. Dengan difotokopi, ini sudah bocor duluan, pasti bocor. Kalau enggak bocor, enggak mungkin," kata mantan Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut.

Ia mengatakan jika UN ingin ditunda, sebaiknya penundaan tersebut serempak. "Tunda satu bulan. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," imbuhnya.

Marzuki yakin Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah mengevaluasi Mendikbud M Nuh. Begitu pula Nuh yang telah mengevaluasi Direktur Jenderal yang menangani masalah Ujian Nasional.

"Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki.

Marzuki pun memastikan DPR akan meminta pertanggungjawaban Mendikbud usai masa reses. "Iya, pasti kita panggil," katanya. (*)