TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasrullah Larada, anggota Komisi X DPR yang mengurusi bidang pendidikan, tak habis pikir ujian nasional (UN) tahun ini bisa dua kali ditunda.

Tragedi itu ditambah kacaunya penyelenggaraan UN. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), harus mengakui bahwa pelaksanaan UN 2013 gagal.

"Dalih apapun yang dilontarkan Mendikbud, hanya lah upaya untuk menutup kelemahan dan kesalahan. Tragedi ditundanya UN sampai dua kali di beberapa sekolah dan provinsi, cermin bahwa fungsi kontrol dan pengawasan di Kemendikbud tidak berjalan," tutur Nasrullah kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Ia juga tak bisa menerima dalih Mendikbud M Nuh, yang begitu saja melempar kesalahan kepada pihak percetakan. Sebelumnya M Nuh mengatakan, keterlambatan pengiriman naskah soal UN 2013 di 11 provinsi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah tender perusahaan yang dilakukan oleh kementeriannya.

"Ini bukan semata-mata sistem, tapi murni percetakan. Nyatanya, dari enam percetakan, yang lima tidak ada masalah, dan sudah selesai dikirim. Tender tidak masalah, sudah sesuai, tapi kendala teknis saat di percetakan," papar Nuh saat melakukan inspeksi mendadak di SMKN 6 Jakarta, Minggu (14/4/2013).

Terkait itu, Nasrullah mengatakan perlu dibentuk tim investigasi, baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengungkap tragedi yang mencoreng dunia pendidikan nasional.

Menurutnya, BPK perlu segera melakukan audit investigasi dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), mulai dari proses awal, tender, hingga distribusi naskah UN.

"Di sisi lain, KPK juga harus membentuk tim penyelidik untuk membongkar kasus kongkalikong proyek UN," tegasnya. (*)