Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Leonard A.L Cahyoputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI memastikan pihaknya akan menggelar rapat kerja (Raker) dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (26/4/2013) mendatang.

Raker yang rencananya dilaksanakan pukul 14.00 WIB, untuk membahas permasalahan tertundanya pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA/sederajat tahun 2013 di 11 propinsi.

"Terkait rencana Raker dengan Kemendikbud, memang sebelumnya kita rencanakan pada hari Jumat (19/4/2013) kemarin, tapi Mendikbud ternyata sedang berada di daerah. Jadi kita jadwalkan lagi di Jumat depan," kata Ketua Komisi X, Agus Hermanto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Agus menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, untuk meminta izin mengadakan rapat di saat masa sidang DPR sedang memasuki masa reses atau istirahat.

"Oh sudah. Kami sudah mengirimkan surat kepada pimpinan, dan sudah diizinkan untuk mengadakan rapat tersebut. Hari Jumat itu siang, kira-kira sekitar jam 2 lah," kata politikus asal Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, rencana raker ini telah diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR, Itet Tridjajati Sumrijanto saat ditemui wartawan usai menghadiri diskusi bertema 'UN: UJIAN (Setengah) NASIONAL', yang diadakan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2013).

Dalam kesempatan tersebut Itet mengatakan, kinerja M Nuh sebagai Mendikbud perlu dievaluasi lebih lanjut. Pasalnya, kejadian gagalnya UN tingkat SMA/sederajat dilaksanakan secara serentak di tahun 2013 ini, merupakan tanggung jawab Mendikbud.

"Mendikbud Mohammad Nuh sebagai penanggungjawab utama. Ini masalah nasional. Ini bencana nasional, karena kita dinilai di dunia internasional dalam masalah pendidikan ini. Masa cuma masalah percetakan. Ini memalukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Saat disinggung kemungkinan dalam Raker nanti pihak Komisi X bakal memberikan rekomendasi kepada M Nuh untuk mengundurkan diri dari jabatannya, Itet menjawab itu mungkin saja.

"Kelihatannya akan begitu, Komisi X akan merekomendasikan Pak Menteri untuk mundur," katanya.