Tribunnews.com, BANTUL - Ujian Nasional (UN) untuk siswa tingkat SMA dan sederajat tahun 2013, telah mengukir sejarah kelam penyelenggaraan UN di tanah air. Bagaimana tidak, masalah demi masalah muncul, mulai dari tertundanya pencarian dana operasional hingga tertundanya UN di sejumlah daerah di Indonesia.

Menyikapi kenyataan ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tertinggi di DIY, menyatakan setuju penghapusan UN bila mana pada kenyataannya memang tak bermanfaat.

"Lho kalau itu kurang membawa manfaat, ya saya setuju saja, karena itu keputusan di pemerintah pusat," ujar Sultan ditemui usai menghadiri puncak acara Milad Ke-32 UMY, Sabtu (20/4/2013).

Ditanya karut marut penyelenggaraan UN tahun ini, Sultan mengatakan, semua sudah tahu persoalannya. "Kan sing nyetak durung rampung (kan yang mencetak belum selesai), kan sudah tahu semua persoalannya," tandasnya.

Ketika tuntutan sejumlah pihak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh selaku pejabat yang paling bertanggungjawab terhadap kacaunya penyelenggaraan UN mundur, Sultan menjawabnya dengan diplomatis.

"Kalau saya bukan masalah itu, bagi pejabat publik itu lebih berbicara rules of moral bukan rules of law. Sekarang, dengan peristiwa ini (UN amburadul), terjadi delegitimasi nggak, kalau terjadi ya lebih baik mundur," jelasnya.(*)