TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Sekjen (Wasekjen) DPP Partai Golkar Leo Nababan mensilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.

Sebelumnya, Priyo yang tak lain Wakil Ketua DPR RI ini disebut terlibat dalam kasus korupsi Alquran dan proyek Laboratorium Komputer Mts Kementerian Agama.

"DPP Golkar yakin kepada KPK dan silakan diperiksa tetapi kami juga percaya kepada saudara Priyo sekali lagi tetap menyerahkan kepada aparat hukum KPK," kata Leo ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (26/4/2013).

Artinya, menurut Leo, DPP Golkar tidak akan mengintervensi kasus hukum yang melibatkan kadernya. "Kami menjunjung tinggi proses hukum berlaku," kata dia.

Sebelumnya KPK melakukan validasi atas informasi yang muncul dalam persidangan, terkait munculnya nama Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini di persidangan kasus dugaan korupsi Alquran dan lab komputer Mts Kemenag.

"Tapi tentu pengakuan akan divalidasi apakah itu bernilai benar," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Kendati demikian, Johan mengatakan, validasi itu tidak semata-mata dengan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/4/2013), inisial PBS muncul saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK memutar rekaman pembicaraan telepon Zulkarnaen Djabar yang menjadi terdakwa dalam perkara itu.

Pada persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Afiantara, jaksa memutar sadapan pembicaraan telepon antara Zulkarnaen Djabar dengan Fadh Arafiq pada 1 Agustus 2011. Dalam sadapan itu, Fadh menanyakan jatah untuk Priyo dari proyek di Kemenag itu.

"Bang, yang punya PBS aman?" tanya Fadh ke Zulkarnen yang langsung dijawab "Oh, Aman. Saya kan bolak balik terus kontrol."

Hal itu semakin menguatkan indikasi keterlibatan Priyo. Pasalnya, polisi Golkar itu juga disebut terang dalam dakwaan Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya. Namun, belakangan, Fahd saat bersaksi mengaku hanya mencatut nama Priyo.