TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah serius mengelola pendidikan bagi rakyat.

Dan cermin itu, beberapa waktu lalu, menunjukkan pendidikan Nasional tercoreng karena amburadulnya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini.

Fadli tegaskan, dalam konstitusi diatur bahwa pemerintah/negara harus menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi setiap anak bangsa. Namun, yang terjadi saat ini pendidikan menjadi awal dari stratifikasi sosial.

Menurutnya, berkembannya sektor swasta yang masuk ke ranah pendidikan, membuat negara seolah lepas tanggung jawab dalam memberikan pendidikan layak dan unggul.

Dan akhirnya, pendidikan saat ini malah cenderung menjadi industri untuk kepentingan bisnis. Semakin pragmatis dan komersial.

"Kita bisa lihat dari adanya kebijakan Badan Hukum Pendidikan, dikotomi sekolah negeri standar internasional atau bukan. Semua ini membuat proses pendidikan jadi wadah pemisah status sosial," tegas dia, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi dan semangat Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa dibentuk untuk memberi kesempatan bagi para pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan yang sama.

Lebih lanjut menurutnya, Pendidikan jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan tak mampu secara ekonomi. Pendidikan di Indonesia harus bisa mencerdaskan dan memajukan semua anak bangsa, tanpa diskriminasi.

Pendidikan juga seharusnya memberi motivasi dan kesempatan bagi siswa untuk terus berkembang.

"Dalam konteks itu, Ujian Nasional sebagai salah satu instrumen telah gagal menunaikan maksudnya. UN harus dihapuskan. Sebab, output dari UN saat ini sangat jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas dia.

"Partai Gerindra mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan Indonesia semakin