TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyampaikan kritiknya terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2014.

Ia mengatakan saat pembahasan UU Pemilu hanya PDIP dan PKS yang menolak sistem pemilu tersebut.

"Saat itu hanya PDIP dan PKS yang menginginkan sistem pemilu tertutup. Namun fraksi lain mendukung sistem terbuka," kata Arif Wibowo saat berkunjung ke Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Arif mengatakan dengan adanya sistem pemilu tertutup maka kaderisasi partai mutlak diperlukan. Hal itu juga berpengaruh terhadap pemeringkatan caleg di partai tersebut.

"Biasanya caleg nomor urut satu memang kader partai unggulan dengan prestasi baik," ujar Wakil Ketua Komisi II itu.

Dengan sistem tertutup, kata Arif, partai juga tidak bisa lepas tangan bila kadernya memiliki masalah di DPR. Partai juga kuat dalam mengawasi anggotanya.

Sedangkan dengan sistem proporsional terbuka maka akan terjadi pasar bebas. Apalagi nomor urut sudah tidak menjadi jaminan caleg masuk ke Senayan. "Nomor 1 sekarang hanya psikologis," tuturnya.

Ia juga mengatakan dengan sistem terbuka maka caleg pun mengeluarkan banyak dana untuk menjaring suara. Akibatnya caleg-caleg yang memiliki kualitas finansial terbatas sulit untuk menembus Senayan. Meskipun, caleg tersebut berkualitas.

"Ya caleg seperti saya dengan kemampuan terbatas semakin sulit," imbuh Arif.

Ia mengatakan pada pemilu 2009 menghabiskan dana sekitar Rp150juta. Pada tahun 2014, Arif memprediksi dana yang dihabiskan sebesar Rp500juta. "Orang yang punya dana besar jadi lebih berpeluang," tutur caleg dari Dapil Jatim IV.

Namun, ia tetap optimis masuk ke Senayan. Apalagi hasil survey yang ia lakukan di daerah pemilihan ternyata masyarakat menerima uang kampanye tetapi belum tentu memilih orang tersebut menjadi wakil rakyat.

"Jadi saya optimis," katanya.