TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seribu banyak cara melakukan kampanye murah. Ketika sejumlah calon legislatif tanpa malu menyetok dana kampanye miliaran rupiah, tidak demikian dengan Arif Wibowo. Ia pastikan biaya kampanye untuk pemilu nanti kisaran Rp 500 juta.

Ini kali kedua Arif mencalonkan kembali sebagai anggota dewan di Senayan. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tak khawatir sistem proporsional terbuka membuka potensi pemilu tak fair karena setiap caleg populer dan banyak uang bisa terpilih.

Periode pertamanya mencalonkan diri, Arif hanya persiapkan uang Rp 150 juta. “Itu sudah termasuk dengan atribut. Sekarang saya saya siapkan kurang lebih Rp 500 juta,” ungkap Arif saat bertandang ke kantor Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Pada pemilu nanti, uang Rp 500 juta bukan lah tunai. Karena untuk pendanaan kampanye, sejumlah barang miliknya harus dijual lebih dulu seperti Nissan Teana yang dibelinya 2004. Arif mengakui, lebih suka membeli barang karena jika membutuhkan uang tinggal menjualnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini tak membantah, sistem proporsional terbuka membuka persaingan bisa ditempuh dengan banyak cara. Ia tak tergoda untuk memboroskan uang, pasalnya cara ini sudah keluar dari garis perjuangannya menjadi anggota dewan.

Alasan Arif hanya mengeluarkan dana kampanye kecil sekelas anggota dewan Senayan, karena sudah lama berjuang di daerah pemilihannya, Jawa Timur IV yang mencakup Jember dan Lumajang. Di sini, kata Arif, perjuangan politiknya banyak dihabiskan.

Jauh sebelum dirinya menjadi anggota dewan periode 2009-2014, Arif besar sebagai aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Universitas Negeri Jember.

Sejak menjadi mahasiswa, Arif kerap melakukan advokasi agraria di daerah Jember dan Lumajang. Ia bersama teman-teman aktifis, LSM dan lain sebagainya mengadvokasi rakyat dan petani untuk sejumlah kasus tanah milik yang diambil pemerintah.

Pergumulannya dalam advokasi ini membuatnya dekat dengan banyak petani dan masyarakat kecil yang tanah miliknya tak bisa dikelola. Ia beberapa kali harus turun mengorganisir petani melakukan perjuangan mendapat tanah mereka kembali.

“Sampai sekarang saya masih terus melakukan advokasi. Bahkan saya mengadvokasi korban salah tembak dan salah tangkap. Sekarang banyak warga yang pasang bendera PDIP di sana, tapi PDI P Pak Arif Wibowo,” cerita Arif yang juga mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini.

Di tengah obrolan santai, Arif mendapat telepon masuk. Seorang pria di ujung telepon semangat bicara, dan menjelaskan kondisi yang terjadi di Jember, bahwa sekitar 13 ribu petani mendatangi Wakil Bupati Jember Kusen Andalas meminta konfirmasi.

“Jangan memakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah,” begitu minta Arif. Belakangan diketahui 13 ribu petani ini meminta Kusen yang juga Ketua DPC PDI P Jember, menjelaskan kenapa berbicara di media kalau Arif Wibowo tak cocok jadi bacaleg Senayan karena tak memenuhi secara administrasi.

Pihak Kusen tak menyangka, jika petani yang datang ini sedemikian banyak. Padahal kata Arif, dirinya tidak meminta kepada mereka melakukan itu. Apa yang dilakukan petani karena khawatir, Arif yang selama banyak memperjuangkan mereka soal tanah, tak maju lagi karena namanya tak masuk caleg.

Pengaruh Arif begitu besar di antara para petani, terjadi bukan secara instan. Sudah puluhan tahun ia lakukan sejak menjadi aktifis GMNI. Sampai beberapa kali ia memastikan mereka, tanpa sebagai anggota dewan pun, dirinua terus mengadvokasi.

Terbukti, dalam pemilu 2009 lalu, Arif mendapatkan 35 ribu suara. Di dapilnya ia maju sebagai anggota dewan di Senayan bersama temannya separtai. Ia berharap, PDI P untuk meraih kursi tambahan di dapilnya sekarang.

“Makanya saya masih percaya uang bukan segalanya. Tapi itu butuh perjuangan panjang dan kerja keras. Yang tidak bisa dilakukan cara-cara instan. Sekarang ini, tipe pemilih semakin rasional. Hasil survei di sana, 80 persen masyarakat akan menerima uang caleg. Tapi 40 persen masyarakat tidak terpengaruh,” katanya.