Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jaksa Persilakan Kuasa Hukum Protes Pasal TPPU ke DPR

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai penetapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Irjen Pol Djoko Susilo

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Jaksa Persilakan Kuasa Hukum Protes Pasal TPPU ke DPR
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Mantan Kepala Korps Lantas Kepolisian RI, Irjen Pol Djoko Susilo bersiap menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Rasuna Said, kuningan,Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Djoko di tuduh pasal berlapis untuk korupsi simulator SIM dan pencucian uang. (WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN) 
Laporan Wartawan Wartakotalive.com Leonard A.L Cahyoputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai penetapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Irjen Pol Djoko Susilo, sudah tepat karena dalam surat dakwaan sudah dibacakan dengan detail. Mengenai eksepsi (nota keberatan) yang disampaikan Djoko melalui tim kuasa hukumnya, bahwa penetapan pasal tersebut ialah seperti pasal siluman, tidak tepat dimasukkam kedalam di eksepsi.

“Seharusnya keberatan atau eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan kepada DPR selaku Lembaga Legislatif yang memiliki fungsi sebagai pembentuk undang-undang,” kata Jaksa Olivia BR Sembiring saat membacakan surat tanggapan terkait ekspesi Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013).

Karena, sambung Olivia, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 74 dan 75 UU No. 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, maka KPK berhak melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilakukan oleh Djoko. Karena, tambah Olivia, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Dari pengembangan pemeriksaan perkara a quo ditemukan harta kekayaan yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko, Hotma Sitopul Susilo merasa keberatan atas pasal TPPU yang disangkakan terhadap kliennya karena harta tersebut didapatkan sebelum adanya proyek Simulator SIM untuk roda dua dan empat di Korlantas Polri yakni di bawah tahun 2011. Karena, tambah Hotma, pasal yang dikenakan lahir tahun 2010.

"Itu kan harta pak Djoko yang didapatkan dibawah tahun 2011, untuk itu KPK tidak berwenag untuk mengusunya," kata Hotma saat itu.

Namun, KPK menyangkakan dua pasal TPPU terhadap Djoko, dengan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 15 tahun 2002 Tentang TPPU, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 10 miliar.

BERITA TERKAIT
Tags:
Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas