Golkar Melunak Soal BLSM?
SBY menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Presiden.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Istimewa
--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2013).
Pertemuan SBY dan Ical membahas mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diajukan pemerintah dalam APBN Perubahan 2013.
"Saya dundang sebagai ketua umum partai Golkar. Kita ingin membicarakan mengenai masalah tentang subsidi BBM," ungkap Ical sebelum bertemu Presiden.
Menurut Ical, subsidi BBM yang selama ini dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran. Karena 80 persen dari subsidi BB itu dinikmati warga kelas menengah ke atas. Dan hanya 20 persen dinikmati masyarakat kecil.
Karena itu, imbuhnya, subsidi BBM harus diarahkan ke subsidi langsung kepada masyarakat miskin. Sedangkan yang kelas menengah keatas tidak layak mendapatkan subsidi. "Apapun subdisinya termasuk BBM. Maka sedikit demi sedikit menengah keatas tidak layak dapat subsidi," ujarnya.
Akibatnya, harga BBM untuk masyarakat kelas menengah dan kaya harus naik. Namun, agar harga BBM satu, maka langkahnya harus memberikan subsidi kepada yang membutuhkan. Misalnya memberikan beasiswa, membangun infrastruktur, dan lainnya.
Ical tidak menutup mata akibat penyesuaian subsidi, harga naik, ada gejolak pada harga-harga yang akan banyak dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Gejolak jangka pendek harus bisa diatasi.
"Kompensasinya harus ada kompensasi jangka pendek, misalnya 4 hingga 6 bulan sampai dirasa keseimbangan antara harga dan pendapatan selesai. Sedangkan kompensasi jangka panjang yang baru terasa 5 tahun mendatang bagi masyarakat miskin," jelasnya.
"Karena mereka dapat infratruktur pasti lebih murah. Infrastruktur desa, kota, jalan provinsi dan sebagainya. Mungkin itu baru terasa 2-5 tahun. Sedangkan beasiswa pendidikan baru terasa jangka panjang. Itu yang akan sampaikan ke bapak presiden dan akan kami diskusikan," Ical menambahkan.
Lebih lanjut saat ditanya apakah Fraksi Golkar di DPR akan menyetujui "proposal" Bantuan Langsung Sementera Masyarakat (BLSM) pemerintah? Ical mengatakan BLSM memang harus ada sebagai kompensasi jangka pendek kenaikan harga BBM.
"Fraksi Partai Golkar tidak setuju penggunaan BLT," kata anggota Komisi VII Fraksi Golkar, Satya Yudha, Kamis (2/5/2013).
Menurutnya, perbaikan infrastruktur bisa diarahkan ke sarana irigasi pertanian, jalan, kesehatan, bedah rumah, dan pendidikan. Satya menolak pemberian kompensasi dalam bentuk pemberian beras miskin (raskin).
