TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Marzuki Alie menuding anggota-anggota DPR yang memprotes pidato pembukaan yang disampaikannya pada sidang Paripurna, Senin kemarin tidak memahami mekanisme DPR.

“Mereka yang protes itu sudah 3 tahun di DPR, masak tidak mengerti mekanisme dan substansi pidato paripurna. Saya rasa mereka hanya mencari panggung agar dipilih kembali pada pemilu mendatang,” ujar Marzuki menanggapi tudingan kepadanya terkait pidatonya yang melebihi kapasitasnya sebagai ketua DPR, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Marzuki menjelaskan pidato pembukaan paripurna berbeda dengan pidato paripurna penutupan masa sidang. Pidato pembukaan dibuat sebagai respon atas apa yang terjadi dan itu akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan. Sementara pidato penutupan itu melaporkan hasil kerja alat-alat kelengkapan DPR.

“Jadi apanya yang melampaui wewenang? Pidato pembukaan itu nanti dibahas di alat-alat kelengkapan di DPR. Kalau tidak pernah mengikuti pidato pimpinan selama ini jangan asal menuding, tidak baik. Lagipula yang namanya pidato pembukaan itu isinya sudah diserahkan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Mereka diberikan waktu untuk memberikan bantahan atau hal lain terkait naskah pidato. Pimpinan fraksi dan komisi akan dimintai tanggapannya. Jika selama waktu itu tidak ada bantahan yah artinya setuju. Itulah mengapa saya bilang mereka hanya cari panggung,” tegasnya.

Terkait banyaknya anggota DPR yang bolos dalam mengikuti sidang-sidang, Marzuki mengharapkan agar BK berani membuka daftar absensi seluruh sidang paripurna maupun rapat-rapat alat kelengkapan.

“Saya minta BK membuka itu.Saya selalu diminta untuk membuka hal itu dan dituduh tidak berani. Saya bukan tidak berani tapi itu bukan wewenang saya. Saya harapkan BK berani membukanya karena ini respon keinginan publik dan masalah absen kehadiran fisik adalah amanat tatib,” katanya.

Sebelumnya dalam Pembukaan Masa Persidangan IV DPR diwarnai debat antara Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota dewan. Debat terjadi setelah Marzuki Alie membacakan pidato mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Polemik kenaikan BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin," kata Marzuki Alie saat membacakan pidato di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5).

Dewan, kata Marzuki, berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

"Pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp297 Triliun, angka yang semakin diluar batas kemampuan psikologis APBN kita," ujar Marzuki.