TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR telah merilis data rekapitulasi absensi anggota dewan selama tahun 2012.

Menanggapi hal itu Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa meminta Badan Kehormatan mengumumkan absensi berdasarkan finger print.

"Kalau absen manual kan bisa titip absen. Tingkat kehadiran kan jadi patokan ya, itu kita evaluasi terus kita sampaikan ke DPP," kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Saan mengatakan hasil evaluasi tersebut lalu ditindaklanjuti ke DPP apakah anggotanya yang jarang menghadiri rapat akan diberi sanksi atau tidak.

"Kan minimal ada setiap masa sidang. Jadi setiap masa sidang fraksi kan mendapat laporan. Jadi sanksi itu diserahkan ke DPP," katanya.

Saan mengatakan anggota fraksi Demokrat yang memiliki tingkat kehadiran dibawah 50 persen akan diberi peringatan.

"Kita justru mendrong BK mengumumkan secara berkala," kata Saan.