Din Tantang Paradigma Partai Islam Soal Pembangunan Ekonomi
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menantang partai politik berhaluan Islam untuk memberikan model atau paradigma
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menantang partai politik berhaluan Islam untuk memberikan model atau paradigma pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Demikian disampaikan Din, disela-sela menerima kunjungan silaturahim Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan rombongannya ke Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013).
"Saran kami lebih bagus, apa sih paradigma pembangunan ekonomi partai Islam. Terus terang kami belum melihat itu. Biarkan kami yang bergerak di tataran kultural dimudahkan dalam menegakkan berbangsa dan negara," ujar Din.
Din menambahkan, jika saja partai politik Islam konsisten dan mengawal paradigma pembangunan ekonomi yang memiliki khas, bukan tidak mungkin akan memberi kredit poin terhadap eksisten partai Islam.
Selain itu, Din juga mengingatkan agar tak hanya memperlihatkan keakraban antarelite partai Islam yang lolos dalam peserta pemilu 2014, tapi faktanya massa di akar rumput berpotensi menimbulkan konflik, sehingga perlu menjadi perhatian banyak pihak.
Din mengusulkan, di antara partai Islam harus membangun kekuatan lewat koalisi strategis partai-partai Islam. Karena mau tidak mau harus berkoalisi untuk tetap kuat, namun ia menggarisbawahi koalisi ini tidak bersifat sekterianistik.
"PKS dengan latar belakang ini, kami sangat mendorong sebagai partai dakwah. Ini tanggungjawab besar. Kalau partai baik, baik ke Islam. Mudah-mudahan PKS dapat menghadapi masalah sekarang ini sebaik-baiknya," ucap Din.
Presiden PKS Anis Matta mengakui, saat ini partai Islam tidak lagi terbelenggu karena nama agama. Sehingga partai Islam mmerasa jauh lebih bebas, apa adanya, berbicara soal program dan kebijakan sesuai jati dirinya.
Ia menyadari, jika kemudian muncul persoalan praktik politik yang dilakukan oknum, seringkali publik tak bisa memisahkan mana pandangan agama dan mana prilaku individu. Makanya, PKS memisahkan apa yang terjadi dengan Luthfi Hasan Ishaaq adalah urusan pribadi, tak terkait partai.
"Karena kita berjalan dalam dua sayap politik dan budaya tentu membutuhkan check and balances dalam kerjanya. Makanya, dengan silaturahim begini sangat berguna dalam menciptakan keseimbangan," katanya.