Negara Gagal Emban Amanat Reformasi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--15 tahun era reformasi di Indonesia ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Begitu besar harapan rakyat, namun reformasi gagal menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Reformasi dijejali liberalisasi di segala sektor dan korupsi yang terdesentralisasi ke semua lini. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon.

Dikatakan, ada kemajuan dalam berdemokrasi walaupun berwatak liberal. Kebebasan berpendapat, berserikat dan berorganisasi  makin subur. Sistem multipartai dibuka. Namun, di bidang ekonomi masih banyak kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan korupsi.

Negara nampak kokoh melakukan pemulihan politik, namun, katanya, gagal mamajukan ekonomi rakyat. Ketimpangan ekonomi makin lebar, dengan koefisien gini sangat tinggi sekarang yakni 0.41. Ini kesenjangan tertinggi sepanjang sejarah.

"Angka kemiskinan masih juga tinggi. Dengan standar internasional, ada 100 juta jiwa lebih rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini 3 kali lipat dari  yang dirilis oleh BPS. Situasi ini menunjukan bahwa distribusi kekayaan di Indonesia tak merata. Kue ekonomi yang besar hanya dinikmati segelintir orang saja," ujar Fadli Zon, Selasa (21/5/2013).

Praktik korupsi mencapai puncaknya. Tiada hari tanpa berita korupsi. Dibanding Orde Baru, korupsi reformasi jauh lebih merajalela dan me-raksasa. Sudah jadi way of life. Dilakukan dari pucuk kekuasaan hingga rumah tangga. Kini Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di ranking 118 jauh di bawah Singapura (5), dan Thailand (46). Bahkan Indonesia masih dibawah Timor Leste (113).

"Demokratisasi yang seharusnya bisa menjadi instrumen pemerataan kesempatan untuk kesejahteraan, justru menciptakan kelompok oligarki. Demokrasi ekonomi tak terjadi. Reformasi harus dievaluasi dan diluruskan. Banyak kebijakan lahir bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa," pungkas Fadli Zon.