TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam bersuara atas protes tokoh lintas agama Romo Franz Magnis Suseno atas rencana pemberian penghargaan negarawan dunia 2013 atau World Statesman Award kepada Presiden SBY oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF).

Dipo Alam tidak setuju Presiden SBY dianggap tidak pernah membela minoritas.

"Saya tidak setuju kalau Franz Magnis bilang presiden tidak pernah ucapkan sepatah katapun tentang membela minoritas. Saya punya buktinya, baik di sidang kabinet, maupun hasil siding kabinet, pidatonya ada. Jd tidak mungkin kalau dibilang presiden tidak beri perhatian terhadap minoritas,"kata Dipo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Menurut Dipo penghargaan yang akan diberikan AFC bukan diminta pihak pemerintah Indonesia maupun SBY.

"Itu kan bukan kita yang minta. Yang jelas selama ini Presiden tidak pernah minta. Kita tidak ada minta-minta supaya ada penghargaan itu. Itu kan recogniztion mereka," ujar Dipo.

Namun, Dipo menyatakan adalah hak Frans Magnis menuliskan protesnya. Begitu pun dengan pemberi penghargaan adalah hak mereka untuk memberikan kepada siapa.

Lebih lanjut Dipo meminta agar Frans Magnis tidak membawa-bawa masalah Ahmadiyah, Syiah dan gereja Yasmin dan sebagainya dibawa-bawa untuk mewakili 250 juta penduduk negeri ini. Pun demikian, jangan hanya melihat yang ada di televisi, misalnya tindakan bakar-bakaran. Meskipun hal itu tidak dipungkiri terjadi.

"Kita negara besar dan times to times. Jadi kata-kata pak Magniz itu maaf kata ya, dia matanya dangkal, melihat Indonesia seolah-olah yang hanya ada di TV, dengan adanya konflik-konflik begitu," ujarnya.

Lebih jauh Dipo menjelaskan, masalah mayoritas dan minoritas janganlah diperdebatkan. Hal itu juga terjadi di belahan bumi lain, selain Indonesia.

"Timur di barat, semua itu ada. Di beberapa negara juga begitu. Yang penting adalah ketika presiden mengajak para gubernur dan bupati, mustinya mereka yang paling tahu, mustinya bisa mencegah, bukan kita melempar tanggung jawab,"katanya.

"Tapi sekali lagi saya enggak setuju lah itu Magniz, seolah-olah dia yang mewakili, jadi harus izin dia dulu," tambahnya.

Sebelumnya, Rohaniwan Franz Magnis Suseno mengatakan tidak layak penghargaan toleransi diberikan kepada Presiden SBY. Sebab, pemerintah tidak secukupnya berusaha melindungi minoritas.

Sikap pemerintah yang melindungi dan memberikan keadilan dan hak yang sama sebagai warga negara untuk beribadah terhadap minoritas masih jauh dari harapan.

Pemberian penghargaan toleransi kepada SBY harus ditolak karena kenyataan di Indonesia masih banyak terjadi sikap intoleransi kepada minoritas.

Menurutnya salah satu contoh yang bisa dilihat adalah sulitnya minoritas membangun rumah ibadah agama, dan masih banyak kenyataan yang menunjukkan sikap intoleransi di lapangan yang terjadi.

Karena alasan itu, Frans Magnis melayangkan protesnya kepada organisasi berbasis di negeri paman Sam yang akan memberikan penghargaan kepada Presiden SBY.